Pasal 273 KUHP Baru dan Penertiban Praktik Pinjaman Tanpa Izin

Penulis OKTAV INDEPENDENT
⏱ Menghitung...

Indonesia memasuki babak baru reformasi hukum pidana dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang telah digunakan lebih dari satu abad.

Salah satu ketentuan yang menarik perhatian publik adalah Pasal 273 KUHP, yang mengatur larangan praktik pemberian pinjaman uang atau barang tanpa izin apabila dilakukan sebagai mata pencaharian. Pasal ini kerap dikaitkan dengan fenomena rentenir, bank keliling, dan pinjaman online ilegal, yang selama ini menimbulkan persoalan sosial serius di masyarakat.

Latar Belakang Normatif KUHP Baru

KUHP baru diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku efektif setelah masa transisi 3 (tiga) tahun, yakni pada 2 Januari 2026.[^1] Masa transisi ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum dan masyarakat dapat beradaptasi dengan paradigma baru hukum pidana nasional.

Dengan berlakunya KUHP baru, ketentuan pidana kolonial secara normatif dinyatakan tidak berlaku lagi.[^2] Reformasi ini membawa semangat dekolonisasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penyesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia kontemporer.

Pasal 273 KUHP: Larangan Usaha Pinjaman Tanpa Izin

Rumusan Norma

Pasal 273 KUHP pada pokoknya mengatur bahwa:

Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan hak membeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.[^3]

Ketentuan ini tidak melarang seluruh aktivitas pinjam-meminjam, melainkan secara spesifik menyasar kegiatan yang bersifat profesional, terus-menerus, dan dilakukan tanpa izin.

Unsur-Unsur Penting

Secara normatif, Pasal 273 mengandung beberapa unsur kunci:

Subjek hukum: “Setiap orang”

Perbuatan: Meminjamkan uang atau barang dalam bentuk tertentu

Sifat kegiatan: Dilakukan sebagai mata pencaharian

Syarat larangan: Tanpa izin dari otoritas yang berwenang

Unsur “mata pencaharian” menjadi pembeda utama antara perbuatan pidana dan hubungan perdata biasa.

Tujuan Pengaturan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 273 KUHP dimaksudkan untuk:

Menertibkan praktik pinjaman ilegal, termasuk rentenir, bank keliling, koperasi tidak terdaftar, dan pinjaman online ilegal.

Melindungi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, dari praktik bunga mencekik dan penagihan yang bersifat eksploitatif.

Mendorong kegiatan keuangan yang berizin dan diawasi, sejalan dengan rezim pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait.

Dengan demikian, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, melengkapi pengawasan administratif dan edukasi keuangan masyarakat.

Batasan Penerapan: Apa yang Tidak Termasuk?

Pasal 273 tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi hubungan sosial. Pinjaman yang bersifat:

pribadi atau kekeluargaan,

insidental,

tidak dilakukan secara terus-menerus,

tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal ini. Penafsiran tersebut sejalan dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan dan doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan (overcriminalization).[^4]

Sanksi Pidana

Bagi pelanggar Pasal 273 KUHP, ancaman pidana berupa:

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau

Pidana denda paling banyak kategori III, dengan nilai nominal mengikuti ketentuan konversi resmi KUHP.[^5]

Pemilihan jenis pidana berada dalam kewenangan hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan.

Implikasi Sosial dan Tantangan Implementasi

Keberadaan Pasal 273 memberikan dasar hukum pidana yang lebih jelas untuk menindak praktik pinjaman ilegal. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada:

konsistensi penegakan hukum,

koordinasi antarinstansi, dan

peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Tanpa upaya non-pidana yang memadai, tujuan perlindungan masyarakat berisiko tidak tercapai secara optimal.

Penutup

Pasal 273 KUHP baru merupakan langkah progresif dalam menata sektor keuangan informal dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Kendati demikian, pasal ini harus dipahami secara proporsional dan hati-hati, agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap praktik sosial yang sah.

Hukum pidana bukan satu-satunya solusi. Edukasi keuangan, pengawasan administratif, dan kebijakan sosial tetap menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Catatan Kaki

[^1]: UU 1/2023 (KUHP), ketentuan masa transisi.

[^2]: UU 1/2023 (KUHP), Ketentuan Penutup.

[^3]: UU 1/2023 (KUHP), Pasal 273.

[^4]: Penjelasan Umum KUHP Baru.

[^5]: UU 1/2023 (KUHP), Buku I tentang pidana denda dan kategori denda.

Seluruh isi tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan edukasi dan refleksi hukum. Tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum, pendapat hukum, maupun pengganti konsultasi dengan profesional hukum.

Komentar

Posting Komentar

Harap gunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur SARA.

Populer

Langit di atas stasiun

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Pagi itu udara masih dingin, tapi suara Randa sudah memenuhi rumah. Dio ! Sudah kubilang, sepatu sekolah jangan ditaruh sembarangan!” Pintu kamar Dio terbuka dengan hentakan. Remaja itu menatap ayahnya dengan wajah lelah.“Sepatu itu rusak, Yah. Aku mau pakai sandal dulu aja—” “Sandal?! Kau pikir sekolah itu pasar?!” Nada suaranya meninggi. Rena , yang sedang menyuap nasi di meja makan, berhenti dan menunduk, sendoknya gemetar di tangan kecilnya. Randa menarik napas, tapi amarahnya sudah telanjur tumpah. Ia meraih sandal dari lantai, melemparkannya ke pojok ruangan. “Kau itu bikin malu saja! Anak laki-laki harus disiplin!” Dio menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya — bukan sekadar kesal, tapi kecewa. “Disiplin itu bukan marah-marah terus, Yah.” Kalimat itu seperti tamparan. Randa diam sejenak. Tapi egonya terlalu tebal untuk mengakui rasa bersalah yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia memilih berbalik, berjalan ke dapur, pura-pura sibuk menyalakan rokok. Dari dapur, ia bisa mendengar la...
Read more »

Asap Di Ujung Jalan

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Seorang pemulung tua bernama Darsa menjalani hari-hari yang perlahan memudar di pinggir kota Jakarta . Di tengah kesunyian, secangkir kopi dingin dan sebatang rokok menjadi saksi pergulatannya dengan masa lalu yang belum selesai — tentang keluarga yang hilang, dan tentang harga diri yang tertinggal di jalanan. ... Adegan Pembuka Langit Jakarta sore itu menggantung berat, separuh kelabu, separuh oranye, seperti hati Darsa yang setengah pasrah, setengah belum rela. Ia duduk di sudut gang sempit di belakang pasar, bersandar pada dinding hitam berlumut. Bau solar, amis ikan, dan asap gorengan bercampur di udara. Di tangan kanannya, sebatang rokok kretek separuh terbakar. Asapnya berputar lambat, menari di udara sebelum lenyap disapu angin dari mobil yang melintas. Di dekat kakinya, segelas kopi sachet tinggal setengah, dingin tanpa sentuhan. Darsa menatap kosong ke jalanan, tapi di matanya berkelebat bayangan masa lalu — anak laki-lakinya yang dulu berlari di halaman kampung, menggenggam...
Read more »

Meja Kosong, Jejak yang Berantakan

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Sampah yang Tertinggal Setelah Nongkrong Sore hari di depan sebuah gerai minimarket di Kota Bekasi seharusnya menjadi ruang singgah yang netral. Tempat orang berhenti sejenak, membeli minuman, lalu melanjutkan perjalanan. Namun pemandangan yang tertinggal di atas meja bundar itu berkata lain. Gelas plastik bekas kopi dan minuman kemasan dibiarkan setengah terisi. Sedotan hitam mencuat tanpa arah. Bungkus rokok, tisu, dan plastik kecil berserakan, seolah meja itu bukan lagi ruang publik , melainkan tempat pembuangan sementara. Tidak ada orang di sana, tetapi jejak kehadiran mereka tertinggal dengan jelas. Yang ironis, lokasi ini berada sangat dekat dengan tong sampah. Jaraknya hanya beberapa langkah, tidak lebih dari hitungan detik berjalan kaki. Namun kedekatan itu tidak otomatis melahirkan kesadaran. Sampah tetap dibiarkan di atas meja, seakan urusan selesai begitu obrolan usai. Fenomena ini bukan hal baru. Nongkrong di depan minimarket telah menjadi kebiasaan sehari-hari, terutama...
Read more »

Dari Warung Kopi ke Kebun Rakyat: Membaca Peluang Melinjo untuk Nias

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Melinjo, Karet, dan Masa Depan Ekonomi Rakyat Nias Di sebuah sudut obrolan sederhana, saya bertemu seorang narasumber—karyawan di Warkop Kertawana. Di sela aktivitasnya, ia bercerita bahwa dirinya juga mengelola emping melinjo yang dipasarkan ke warung-warung dan pasar tradisional. Obrolan itu mengingatkan saya pada satu hal: ekonomi rakyat sering tumbuh dari percakapan kecil, dari tangan-tangan yang bekerja tanpa sorotan. Melinjo, bagi sebagian orang, hanyalah camilan. Tetapi bagi sebagian lain, ia adalah sumber penghidupan. Melinjo: Tanaman yang Tidak Pernah Sepi Guna Hampir seluruh bagian melinjo bernilai ekonomi: Biji tua untuk emping Kulit biji untuk sayuran atau keripik Daun dan bunga muda untuk konsumsi harian Kayu untuk kebutuhan sederhana Dalam satu pohon, ada siklus yang terus bekerja. Bahkan panennya pun tidak sesederhana satu musim. Secara teknis, pohon melinjo dewasa bisa dipanen hingga 2–3 kali dalam setahun, tergantung perawatan dan kondisi iklim. Ada panen raya, ada pan...
Read more »

Di Balik Helm Merah

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Seorang perempuan muda menjadi pengemudi ojek online demi bertahan hidup setelah keluarganya runtuh. Di jalanan kota yang keras, ia belajar bahwa keberanian bukan hanya soal melaju di tengah hujan dan macet, tetapi tentang berdamai dengan masa lalu, stigma, dan pilihan hidup yang tak pernah benar-benar hitam-putih. BAB 1 Order Pertama Saat Hujan Hujan turun tanpa aba-aba, seperti hidup Ara yang runtuh perlahan tanpa pernah benar-benar meminta izin. Ia berhenti di bawah flyover, mematikan mesin motornya, lalu membuka aplikasi di ponsel yang layarnya sudah retak di sudut kanan. Jaket hijau yang dikenakannya basah, menempel di tubuh, dingin. Helm merah di tangannya terasa berat, bukan karena air hujan—melainkan karena hari itu adalah hari pertamanya. Order masuk . Ara menatap layar itu lama. Jarinya gemetar, entah karena dingin atau takut. Terima order ini, dan hidupmu resmi berubah. Ia menarik napas, lalu menekan tombol TERIMA. “ Bismillah ,” gumamnya pelan. Motor kembali menyala. Ban m...
Read more »

Rekonstruksi Delik Zina dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Keluarga dan Kekhawatiran Kriminalisasi Privat

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai berakhirnya ketergantungan Indonesia pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  warisan kolonial. Reformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis, karena mencerminkan upaya pembentukan hukum pidana nasional yang selaras dengan nilai sosial dan budaya Indonesia. Salah satu isu yang paling banyak memicu perdebatan publik adalah pengaturan kembali tindak pidana perzinaan serta pengenalan norma mengenai hidup bersama di luar perkawinan. Di ruang publik, ketentuan ini kerap dipersepsikan sebagai bentuk perluasan campur tangan negara ke dalam ranah privat warga negara. Artikel ini bertujuan menguji persepsi tersebut secara normatif dengan membaca pengaturan  zina  dalam  KUHP baru  secara utuh dan sistemik. Waktu Berlakunya KUHP Baru sebagai Prasyarat Diskursus Diskursus mengenai kriminalisasi zina kerap mengabaikan fakta mendasar bahwa KUHP baru belum berlaku. Berdasarkan ketentuan penut...
Read more »

Literasi Hukum yang Rendah, Akar Masalah Banyak Konflik Sosial

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Di Indonesia, hukum sering kali baru dipelajari ketika masalah sudah terj6adi. Saat seseorang dipanggil aparat penegak hukum , terjerat sengketa bisnis , atau merasa dirugikan oleh perjanjian yang telah ditandatangani, barulah kesadaran akan pentingnya hukum muncul. Fenomena ini mencerminkan persoalan serius: literasi hukum masyarakat Indonesia masih rendah. Rendahnya literasi hukum bukan sekadar isu pengetahuan, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung pada meningkatnya konflik sosial, kriminalisasi berlebihan, dan ketidakpastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu akar masalahnya adalah cara hukum dipersepsikan oleh masyarakat. Hukum masih dipandang sebagai alat represif—identik dengan polisi, pengadilan, dan penjara—bukan sebagai instrumen perlindungan hak warga negara. Persepsi ini menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan hukum. Alih-alih mendekat untuk memahami, masyarakat justru cenderung menghindar. Masalah tersebut diperparah oleh karakter bah...
Read more »

Ruang Publik, Mabuk, dan Hukum yang Mengintai

Penulis OKTAV INDEPENDENT
Gambar
Mabuk di Warung: Sekadar Nongkrong atau Bisa Kena Masalah Hukum? Fenomena orang mabuk di warung, angkringan, atau tempat nongkrong bukan hal asing di Indonesia. Ada yang sekadar tertidur di kursi, ada pula yang mulai berisik, berkata kasar, bahkan memicu keributan. Situasi seperti ini kerap dianggap lumrah, bagian dari dinamika nongkrong malam hari. Namun pertanyaannya sederhana, sekaligus penting: apakah mabuk di warung bisa dipidana menurut hukum Indonesia? Jawabannya: bisa, dalam kondisi tertentu. Dasar Hukum di Indonesia 1. KUHP Baru  (UU Nomor 1 Tahun 2023) Indonesia kini memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam KUHP baru tersebut, terdapat Pasal 316 yang mengatur perbuatan mabuk di tempat umum. Inti pengaturannya dapat diringkas sebagai berikut: Seseorang yang berada dalam keadaan mabuk di tempat umum, dan perbuatannya mengganggu ketertiban umum atau membahayakan orang lain, d...
Read more »